![]() |
| ket foto ilistrasi |
INFOVIRALSULAWESI.COM | MAMASA — 7/10/26 Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 75.913.01 Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, mendapat sorotan dari sejumlah warga.
Warga menduga terdapat aktivitas pengisian solar bersubsidi menggunakan jerigen yang dilakukan pada malam hingga dini hari. Bahkan, sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum yang disebut berasal dari institusi kepolisian dan TNI.
“Kami melihat ada pengisian menggunakan jerigen pada tengah malam. Sementara pengisian untuk kendaraan warga justru dibatasi,” ungkap sumber tersebut.
Menurut sumber, kondisi tersebut membuat sebagian warga resah. Warga mempertanyakan pola pelayanan di SPBU tersebut karena terdapat dugaan perbedaan perlakuan antara masyarakat yang mengisi BBM untuk kendaraan dengan pihak yang membawa jerigen.
Warga juga meminta aparat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap aktivitas pengisian BBM bersubsidi di SPBU tersebut, termasuk memeriksa rekaman CCTV, data transaksi, penggunaan QR Code, serta mencocokkan volume penyaluran solar dengan kondisi di lapangan.
Minta Kapolda Sulbar Turunkan Tim
Warga mendesak Kapolda Sulawesi Barat yang baru untuk menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan oleh tim yang berwenang, termasuk apabila diperlukan melibatkan Ditreskrimsus Polda Sulbar.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah benar terjadi penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk kemungkinan adanya pembelian dalam jumlah tertentu untuk kemudian disalurkan kembali kepada pihak lain.
“Kalau memang ada pelanggaran, kami minta ditindak sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan solar justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar sumber.
Berpotensi Masuk Ranah Hukum Migas
Secara hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki konsekuensi pidana. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, antara lain mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Pasal 55 memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. (Peraturan BPK)
Karena itu, apabila dugaan pengumpulan atau penyaluran kembali solar bersubsidi tersebut benar, aparat penegak hukum perlu memastikan fakta-faktanya melalui penyelidikan dan bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan informasi masyarakat.
Selain aspek pidana, pengawasan terhadap penyaluran BBM juga menjadi bagian penting dalam memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran. Regulasi BPH Migas terbaru mengenai Nomor Registrasi Usaha BBM juga mengatur aspek pengawasan, penggunaan QR Code dan sanksi administratif dalam kegiatan usaha BBM. (Peraturan BPK)
Jika Melibatkan Oknum Aparat, Perlu Pemeriksaan Internal
Apabila benar terdapat anggota Polri yang terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi, persoalannya tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana umum, tetapi juga dapat diperiksa dari sisi disiplin dan kode etik profesi.
Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (Peraturan BPK)
Pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran juga memiliki mekanisme tersendiri melalui fungsi Propam sesuai ketentuan yang berlaku. (Peraturan BPK)
Sementara terhadap prajurit TNI, apabila dugaan tersebut terbukti melibatkan anggota TNI, proses pemeriksaan juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan disiplin militer. UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur disiplin prajurit TNI, sedangkan kedudukan dan tugas TNI diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025. (Peraturan BPK)
SPBU Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, pihak pengelola SPBU 75.913.01 Lambanan belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pengisian solar bersubsidi menggunakan jerigen pada malam hari maupun mengenai tudingan adanya perbedaan perlakuan terhadap pembeli.
Upaya konfirmasi belum dapat dilakukan karena kontak pihak pengelola yang dapat dihubungi belum ditemukan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengelola SPBU maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini.


