INFO VIRAL SULAWESI | SOPPENG, 29 September 2026 – Pelayanan pertanahan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kembali mendapat sorotan. Seorang petugas berinisial R alias Rahman dikeluhkan lantaran diduga berlarut-larut menyelesaikan gambar lokasi tanah milik warga yang hendak melakukan pemecahan sertifikat induk.
Keluhan tersebut muncul setelah warga disebut telah menunggu selama berminggu-minggu tanpa memperoleh kepastian mengenai hasil gambar lokasi tanah yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses administrasi pertanahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rahman mengaku telah beberapa kali turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran. Namun, hingga kini hasil gambar lokasi yang akurat disebut belum juga diserahkan kepada pihak yang mengurus berkas.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pekerjaan dan profesionalisme pelayanan yang diberikan.
Dugaan Pengukuran Berulang dan Biaya Dipertanyakan
Tak hanya persoalan keterlambatan, muncul pula dugaan adanya permintaan biaya pengukuran setiap kali petugas turun ke lokasi.
Pihak yang mengeluhkan pelayanan tersebut mempertanyakan alasan pengukuran harus dilakukan berulang kali tanpa menghasilkan gambar lokasi yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses pemecahan sertifikat.
Mereka juga menduga adanya unsur kesengajaan dalam penundaan penyelesaian pekerjaan tersebut. Meski demikian, dugaan mengenai biaya pengukuran maupun kesengajaan penundaan masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait.
Kamaruddin Mengaku Terkendala Berminggu-minggu
Sementara itu, Kamaruddin, yang menangani berkas dan berkoordinasi dengan pihak pertanahan, disebut mengalami kendala selama berminggu-minggu akibat belum diterimanya hasil gambar lokasi yang dikerjakan Rahman.
Keterlambatan tersebut dinilai menghambat proses pemecahan sertifikat induk yang sedang diurus warga.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian waktu penyelesaian pekerjaan, transparansi biaya pengukuran, serta mekanisme pengawasan terhadap petugas yang menangani berkas pertanahan masyarakat.
Kepala BPN Soppeng Diminta Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng didesak melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas yang menangani pengukuran dan pemetaan tanah warga.
Pihak yang menyampaikan keluhan meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap alasan pengukuran berulang, biaya yang dibebankan kepada warga, serta penyebab belum selesainya gambar lokasi.
Bupati Soppeng juga diminta memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi pertanahan sesuai kewenangannya.
Pelayanan pertanahan diharapkan berjalan profesional, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama dalam pengurusan pemecahan sertifikat tanah.
Rahman Belum Memberikan Tanggapan
Dalam upaya memperoleh klarifikasi, Rahman telah dihubungi melalui telepon seluler. Namun, menurut keterangan pihak yang melakukan konfirmasi, panggilan telepon tersebut tidak dijawab. Pesan singkat yang dikirimkan juga belum mendapatkan balasan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan langsung dari Rahman mengenai alasan keterlambatan penyelesaian gambar lokasi maupun dugaan permintaan biaya pengukuran berulang.
Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur, biaya resmi, dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut.
