Mahasiswa asal Desa Pai menduga adanya praktik konspirasi dan kongkalikong antara Kepala Desa Pai bersama Ketua BPD Desa Pai dalam memuluskan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADDes) serta praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut mereka, jabatan kepala desa merupakan amanah rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan keputusan seharusnya berorientasi pada kepentingan umum dan pembangunan jangka panjang bagi masyarakat desa.
Namun hingga memasuki periode kedua kepemimpinan Kepala Desa Pai, Hidayah, S.H., dinilai belum menunjukkan kepedulian dan empati terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam program pembangunan jangka panjang maupun penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah warga. Hal tersebut dianggap mencerminkan pola kepemimpinan yang otoriter dan terlalu dominan dalam menentukan seluruh kebijakan desa.
Mahasiswa Pai bahkan menilai kepemimpinan tersebut telah memberikan “rapor merah” di mata masyarakat dan dianggap menjadi salah satu periode kepemimpinan terburuk dalam sejarah Desa Pai.
Selain menyoroti kepala desa, mahasiswa juga mengkritik peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Padahal, BPD seharusnya menjadi lembaga independen yang berdiri bersama masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Mereka menduga Ketua BPD justru ikut bersekongkol dengan kepala desa demi memuluskan berbagai kebijakan yang dianggap bermasalah.
Beberapa poin yang menjadi sorotan mahasiswa antara lain:
- Pengawasan terhadap renovasi lapangan desa yang hingga kini belum selesai.
- Tidak adanya ketegasan BPD terkait persoalan tanah kuburan di Dusun Tolomila yang belum memiliki solusi nyata.
- Masih banyak program anggaran tahun 2025 yang belum terlaksana.
- Minimnya transparansi penggunaan anggaran desa, termasuk tidak dipublikasikannya papan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat.
Fira Rahman selaku Mahasiswa Pai dan Pendiri HIMAPI menyampaikan bahwa apabila tidak ada penyelewengan anggaran maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pai dan Ketua BPD, maka pihak pemerintah desa diminta untuk membuka seluruh data yang dibutuhkan masyarakat serta menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.
